PEBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUTAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Wilayah pesisir dan lautan memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Namun, karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan bias daratan, akhirnya menjadikan lautan sebagai kolam sampah raksasa. Dari sisi social ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia. Kekayaan sumber daya laut tersebut menimbulkan daya tarik dari berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.

Bila dibandingkan dengan kelompok pelaku ekonomi lainnya, kelompok ekonomi yang mengalami kondisi keterasingan dari dinamika perekonomian nasiaonal lebih parah terjadi pada kelompok nelayan. Hal ini banyak bersumber dari sifat dasar arena aktifitas yang dimiliki yang tidak memiliki dukungan perangkat hokum yang memadai, seperti tidak dimungkinkannya pemilikan laut atau kawasan pantai sebagai asset produksi, kebutuhan investasi yang relatif besar dan beresiko tinggi, serta luas pemasaran yang cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan local. Kondisi seperti ini mengakibatkan kelompok masyarakat nelayan cenderung tertinggaljauh dibandingkan dengan kelompok lain yang bekerja didaratan.

Hal ini yang muncul di permukaan dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas hidup nelayan adalah keterdesakkan kelompokm masyarakat ini akibat semakin intensifnya penetrasi nelayan asing terhadap sumber daya dan pasar domestic. Pengusaha dalam bidang marine-bisnis nasional dengan modal besar dengan jaringan pasar yang luas dan pemanfaatan teknologi yang hmpir mustahil tersaingi oleh kelompok masyarakat nelayan nasional. Upaya perlindungan melalui peraturan daerah dan peningkata kemandirian kelompok masyarakat ini merupakan agenda yang mendesak untuk segera dise;esaikan sebagai bagian integral pengembangan masyarakat nelayan.

Keseluruhan kecenderungan pembangunan tersebut melahirkan ketersaingan kelompok yang tidak hanya nampak pada tingkat pendapatan yang dimiliki, melainkam juga pada kualitas hidup, pola aktifitas ekonomi, skala dan jenis output yang dihasilkan. Tentu saja pergantian generasi pada kelompok masyarakat ini juga berlangsung secara marjinal dengan segala konsekwensi social yang terbawa serta. Bila kieadaan seperti ini  berlanjut, maka investasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sumber daya kelautan, dan upaya pengembangan sumberdaya manusia makin bertambah mahal.

B.       Pembangunan Kualitas Manusia

 Menurut Brian dan White dalam Widodo, menyatakan ada 4aspek yang terkandung dalam pembangunan kualitas manusia sebagai sebagai upaya peningkatan kapasitas mereka :

a.       Pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas kepada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan.

b.      Pembangunan harus menekankanpada pemerataan (equity) perhatian yang tidak merata pada masyarakat, akan memecahkan masyarakat dan akan menghancurkan kapasitas mereka.

c.       Pembangunan mengandung arti pemberian kuasa dan wewenang yang lebih besar pada rakyat. Hal pembangunan baru cukup bermanfaat bagi masyarakat bila mereka memiliki wewenang yang sepadan. Pembangunan harus mengandung upaya peningkatan wewenang pada kelompok masyarakat lemah. Koreksi terhadap keputusan-keputusan yang tidak adil tentang alokasi hanya dapat dilakukan bila kelompok lemah ini mempunyai wewenang yang sangat besar.

d.      Pembangunan mengandung kelangsungan perkembangan (sustainable) dan interdependensi di antara Negara-negara dunia. Karena konsep kelangsungan dan kelestarian pembangunan, kendala sumber daya yang bterbatas dan langka akan menjadi pertimbangan pertama dalam upaya peningkatan kapasitas.

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidak berdayaan individu dan masyarakat, mengatasi adanya perasaan inpotensial – emosional dan sosial dalam menhadapai masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. pemberdayaan adalah peningkatan potensi atau daya individu dan masyarakat atas dasar aspirasi dan kebutuhannya dan bertumpuh pada kemampuan dan perkembangan individu dan masyarakat yang bersngkutan.

C.      Paradigma Pembangunan Kualitas Manusia

Menurut Widodo, untuk dapat memberdayakan sumberdaya manusia dapat digunakan salah satu paradigma yang disebut dengan paradigma pembanguna yang bertumpuh pada manusia.

Paradigma yang bertumpuh pada manusia ini, memberikan peran individu bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek (pelaku) yang menentukan tujuan, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses menentukan hidup mereka. Karenanya paradigma pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan rakyat sebagai lawan bagi pembangunan yang berpihak pada produksi dan akumulasi.

Pokok pikiran dari paradigma pembangunan yang bertumpuh pada manusia, dijadikan tumpuan dari pengelolaan sumber daya local yang disebut dengan community based resources management (CBRM). CBRM merupakan sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat didalam proses pembangunan yang menyangkut dirinya. CBRM merupakan mekanisme perencanaan “ people centered development” yang menekankan pada teknologi social learning, dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri (empowerment).

BAB II

PEMBAHASAN

A.         Potensi Sumber Daya Pesisir dan Lautan

Sektor kelautan mulai diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan sejak Repelita VI rezim Orde Baru. Sejak kemerdekaan sampai awal Repelita VI tersebut, pemerintah lebih memperhatikan eksploitas sumber daya daratan, karena pada masa tersebut daratan mempunyai potensi yang sangat besar, baik sumber daya mineral maupun sumber daya hayati, seperti hutan. Namun setelah hutan ditebang habis sumber minyak dan gas baru sulit ditemukan didaratan, maka pemerintah berpaling ke sektor kelautan.

Potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam, yakni memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km dan 5,8 juta kilometer laut atau sebesar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Potensii tersebut tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati. Potensi budidaya perikanan pantai dan laut sentral pariwisata bahari.

Namun potensi kelautan yang besar tersebut baru dimanfaatkan sebagian kecilnya saja. Sebagai contoh, potensi perikanan laut baru dimanfaatkan sebersar 62% saja. Potensi perikanan pantai dan lautan juga baru dimanfaatkan sebagian kecil saja. Demikian juga pariwisata bahari baru dimanfaatkan pada pulau-pulau tertentu saja. Biota laut untuk pengembangan industri pangan, kosmetik, dan farmasi baru sebagian kecil dimanfaatkan. Jasa perhubungan laut antara pulau di tanah air maupun dengan negara-negara lain sebagian besar masih didominasi oleh pelayaran asing. Sumber minyak dan gas buni dilaut sudah banyak dimanfaatkan, namun baru sebagian kecil dari potensi yang ada.

B.         Masalah dan Isu Strategi

1.     Masalah

Ada beberapa masalah yang dilihat dari beberapa aspek yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir, yaitu :

a.       Aspek sosial

-          Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan pesisir.

-          Masih kurangnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dan diberdayakan dalam upaya berbagai pelestarian lingkungan serta dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya pesisir.

b.      Aspek ekonomi

-          Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir karena keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah.

-          Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan oleh instansi-instansipemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan pesisir.

c.       Aspek ekologis

-          Masih rendahnya pengertian dan kesadaran masyarakat untuk melindungi, menjaga keseimbangan dan memantapkan ekosistem pesisir, sehingga terjadi banyak pengrusakan hutan bakau (magrove), tumbuh karang dalam jangka waktu pendek.

d.      Aspek administratif

-          Masih perlunya ditingkatkan koordinasi dan mekanisme administrasi dan penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan karena selama ini masih terdapat banyak tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab diantara lembaga-lembaga pemerintah dan nono pemerintah yang terkait.

2.     Isu Strategi

Disamping permasalahan-permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut untuk kedepan, yaitu :

-          Rendahnya sumber daya manusia terutama pada masyarakat bahari.

-          Lemahnya kemampuan kelembangaan pada sektor pemerintah dan masyarakat.

-          Belum dikelolahnya potensi sumber daya pesisir khususnya perikanan secara optimal sebagai suatu usaha yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat

-          Belum dikembangkan secara optimal potensi pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan daerah.

-          Kurang memadainya pembangunan diwilayah kepulauan baik pembangunan prasarana sosial maupun prasarana fisik.

3.     Studi Kasus

-          Kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir dan lautan Indonesia

Pada umumnya, kerusakan tumbuh karang yang ada pada wilayah Indonesia disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat deskruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan beracun dan juga aktifitas penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab, dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi dan lahan atas. 

-          Pencemaran dan sedimentasi

Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan di Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Kawasan yang termasuk kategori tingkat pencemaran yang tinggi adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimatan Timur, Riau, Lampung, dan sulawesi Selatan. Kawasan dengan kategori pencemaran sedang adalah Provinsi Kalimatntan Barat, Kalimantan Selatan, DI Aceh, Jambi, Maluku, Sulawesi Utara. Sedangkan kawasan yang tingkat pencemarannya rendah adalah Sulawesi Tenggara, Irian Jaya, Bengkulu.

Dari seluruh perairan di Indonesia, wilayah yang rentan terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh tumpahan minyak adalah selat malaka, selat makassar, dan jalur-jalur yang dilalui kapal tangker. Posisi strategi tersebut disamping memberikan manfaat secara ekonomi, dilain pihak juga mengundang resiko terhadap bahaya kerugian dari segi ekologis. Kerugian secara ekologis tersebut berdampak cukup luas baik secara ekonomis maupun sumber daya alam.

C.         Skenario Pengembangan kelompok Nelayan

Pengembangan kelompok nelayan tidak dapat hanya didekati dari sudut yang sempit atau secara sektoral. Pengembangan suatu sistem yang didasari oleh pendekatan pembangunan masyarakat, merupakan cara yang terbaik. Dalam hubunga ini, pengembangan kualitas kelembangaan, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur penunjang dan atau pemanfaatan infrastruktur yang telah ada kedalam skenario pengembangan, merupakan suatu pola pembangunan masyarakat yang memerlukan perumusan permasalahan secara terintegrasi. Interaksi fungsional keseluruhan variabel strategis tersebut diharapkan sanggup menciptakan proses pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan yang dapat mempertahankan diri dan terlindungi dari pola interaksi yang sehat dengan kelembagaan lain yang sejenisnyadan atau yang terkait dalam menjalankan usahanya.

D.         Strategi Pengembangan

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam strategi pengembangan, yaitu :

-          Penentuan kelompok sasaran yakni keluarga nelayan dengan melakukan pemetaan kulitas hidup, potensi dan kendala pengembangan yang mereka hadapi

-          Selanjutnya ditentukan sasaran wilayah pengembangan yang merupakan pemetaan sumber daya biota laut yang paling layak untuk dikembangkan baik dari sudut daya dukung yang dimiliki maupun terhadap daya saing pada pasar regional, nasional, dan global.

-          Kemudian dirumuskan kendala kelembagaan yang dimiliki, baik yang telah melekat secara historis maupun karena adanya perkembangan eksternal yang menyebabkan terciptanya kendala kelembagaan.

-          Langkah penting lainnya adalah penentu mitra usaha bagi para kelompok nelayan, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta nasional atau asing. Dalam hubungan ini dilakukan evaluasi peluang dan hambatan pengembangan kemitraan terhadap lembag-lembaga yang terkait dan pemecahan yang paling memungkinkan untuk mengatasinya.

-          Perumusan model monitoring dan evaluasi dan lembaga-lembaga terkait.

1.        Pengembangan Koperasi Nelayan dan Unit Usaha Nelayan

Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan dirumuskan, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, maupun aturan main koperasi nelayan dan atau unit usaha nelayan yang terbentuk sebagai tindak lanjut pembentukan kelompok nelayan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun aspek-aspek tersebut, paling tidak menyangkut beberapa hal utama :

-          Rumusan bentuk profit shering antara anggota kelompok nelayan, koperasi dan pelaku ekonomi swasta (nasional atau asing)

-          Hak dan kewajiban anggota dan pola manajemen kelompok / koperasi / unit usaha.

-          Sebagai lembaga yang menjembatani pihak nelayan dengan lembaga financial / perbankkan dan kelompok nelayan

-          Perluasan pelayan koperasi atau kelompok nelayan yang bersifat non ekonomis, seperti pelayanan jasa financial, bantuan teknis baik terhadap usaha ekonomi ekonomi yang dilakukan maupun terhadap pemeriharaan asset produksi yang dimiliki, maupun terhadap bantuan aktifitas social yang berkaitan dengan budaya setempat.

2.        Pengembangan Model Adaptasi Teknologi Marikultura

Pengembangan model adaptasi teknologi, khususnya pembudidayaan hasil laut, merupakan tahapan yang paling strategis. Adaptasi teknologi yang dimaksud disini bukan hanya yang berhubungan dengan aspek keterampilan teknis, melainkan mencakup pengorganisasian dan peningkatan kemampuan manejerial. Adapun tahapan dari materi yang akan ditawarkan kepada kelompok masyarakat nelayan secara garis besarnya meliputi :

-          Pelatihan dan percontohan dalam bidang budidaya hasil laut. Aktifitas ini dilakukan secara bertahap dan bergilir terhadap kelompok masyarakat nelayan pada wilayah sasaran.

-          Pemagangan bagi kelompok nelayan yang merupakan target pada tahap lebih lanjut pada kelompok yang telah terlatih sebelumnya atas pengawasan kelompok penyuluhan, akan akan dilaksanakan agar proses adaptasi teknologi dapat menyebar.

-          Studi banding di daerah yang lebih maju, kelompok nelayan yang kemudian hari dianggapsanggup sebagai pengerak kelompok akan dipilh untuk berkunjung pada daerah yang lebih maju.

-          Materi dasar yang akan merupakan titik bertkan proses adaptasi teknologi adalah :

o   Peningkatan keterampilan dalam proses produksi

o   Peningkatan kemampuan manajerial usaha

o   Peningkatan kemampuan kualiti control

o   Keterkaitan fungsional antara kegiatan budidaya hasil laut dan lingkungan hidup.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam makalah ini, sebagai berikut :

o   Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi untuk mengatasi ketidakberdayaan individu dan masyarakat dalam menghadapi masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri.

o   Bila dilihat dari studi kasus, maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya masyarakat pesisir terhadap ancaman kerusakan pesisir dan laut, seperti kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat desktruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan beracun, dan lain-lain

o   Bila dibandingkan dengan kelompok ekonomi lainnya, kelompok pelaku ekonomi yang mengalami keterasingan dari dinamika perekonomian nasional lebih parah terjadi pada kelompok nelayan.

o   Rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sedemikian besar terutama disebabkan karena berbagai macam Kendala yang dihadapi terutama pada masyarakat pesisir misalnya : rendahnya kualitas SDM, keterbatasan akses pasar, sumberdaya financial, teknologi dan lain-lain.